Fungsi dan Jenis Survey Sertifikat Mandatory dan Statutory Kapal

Sertifikat kapal adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa sebuah kapal memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan sesuai standar nasional dan internasional.

Jenis sertifikat mandatory dan statutory kapal

Sertifikat tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bukti bahwa kapal berada dalam kondisi laik laut (seaworthy). Tanpa sertifikat yang lengkap, kapal dapat ditahan, dilarang berlayar, atau bahkan kehilangan perlindungan asuransi.

Tanpa sertifikat:

  • Kapal tidak diperbolehkan berlayar oleh Syahbandar.
  • Perusahaan asuransi dapat menolak klaim.
  • Port State Control (PSC) dapat menahan kapal (detention).
  • Kapal dianggap tidak memenuhi standar keselamatan (unseaworthy).
  • Pemilik kapal dapat dikenakan sanksi administrasi maupun hukum internasional.

Sertifikat yang valid menunjukkan bahwa setiap unsur keselamatan telah diuji dan diawasi secara rutin dan sebagai bukti bahwa kapal telah memenuhi standar internasional sehingga dapat diterima di pelabuhan manapun di dunia.

Fungsi Sertifikat Kapal dalam Pelayaran

1. Menjamin Keselamatan Pelayaran dan Kelaiklautan Kapal

Sertifikat kapal berfungsi sebagai bukti bahwa kapal telah memenuhi standar keselamatan internasional, termasuk kelayakan struktur, permesinan, alat navigasi, serta peralatan keselamatan jiwa di atas kapal. Dengan adanya sertifikat yang masih berlaku, kapal dapat dioperasikan dengan aman karena telah melalui pemeriksaan ahli dari klasifikasi atau otoritas yang berwenang.

2. Sebagai Syarat Wajib untuk Izin Berlayar

Otoritas pelabuhan tidak akan mengeluarkan izin berlayar (Port Clearance) apabila kapal tidak memiliki sertifikat yang lengkap dan valid. Sertifikat-sertifikat tersebut menjadi dasar hukum bahwa kapal memenuhi persyaratan dalam segi keselamatan, dan lingkungan yang dibutuhkan sebelum meninggalkan pelabuhan. Tanpa sertifikat ini, keberangkatan kapal dapat ditunda bahkan dilarang, sehingga menghambat operasional dan menyebabkan kerugian waktu serta biaya.

3. Menjadi Dasar Pemeriksaan Port State Control (PSC)

Port State Control (PSC) memeriksa kapal asing yang masuk ke wilayah suatu negara untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan internasional, khususnya SOLAS, MARPOL, STCW, dan konvensi lainnya. 

Sertifikat kapal menjadi dokumen utama yang diperiksa oleh petugas PSC sebagai bukti bahwa kapal beroperasi sesuai standar. Apabila sertifikat tidak lengkap, kadaluarsa, atau ditemukan ketidaksesuaian, PSC dapat meningkatkan tingkat pemeriksaan hingga melakukan inspeksi mendalam.

4. Menghindari Penahanan Kapal (Detention)

Kapal dapat dikenakan detention apabila ditemukan pelanggaran serius dalam dokumen maupun kondisi teknis yang membahayakan keselamatan atau lingkungan. Sertifikat kapal yang sah dan mutakhir membantu mencegah risiko penahanan, karena menunjukkan bahwa kapal telah diperiksa dan memenuhi kewajiban regulasi.

5. Menjaga Kepercayaan Pemilik Muatan dan Charterer

Pihak pemilik muatan dan charterer membutuhkan jaminan bahwa kapal yang mereka gunakan aman dan legal untuk pengangkutan. Sertifikat kapal memberikan kepastian bahwa kapal memiliki standar operasi yang baik, sehingga meningkatkan kepercayaan dalam hubungan bisnis. Kapal dengan sertifikat yang lengkap dan selalu diperbarui biasanya lebih diminati dan memiliki daya tawar lebih kuat dalam dunia chartering.

6. Mencegah Penolakan Klaim Asuransi

Dalam kasus kecelakaan atau kerusakan, perusahaan asuransi akan memeriksa validitas seluruh sertifikat kapal sebelum menyetujui klaim. Jika ditemukan bahwa salah satu sertifikat utama tidak berlaku atau tidak memenuhi standar, asuransi dapat menolak klaim tersebut. 

Aturan Nasional dan Internasional dalam Sertifikasi

Sertifikasi kapal berada di bawah dua rezim hukum utama: regulasi nasional (flag state) dan regulasi internasional (IMO). Di Indonesia, kapal dengan GT < 20 cukup memenuhi persyaratan nasional yang dikeluarkan oleh ADPEL. Sementara itu, kapal dengan GT > 20 wajib mengikuti regulasi internasional yang lebih ketat seperti SOLAS, MARPOL, LOAD LINE, ISM, dan ISPS.

Contoh Aturan yang Mewajibkan Sertifikasi antara lain: 

  1. Ketentuan IMO untuk kapal besar.
  2. STCW untuk kompetensi kru kapal
  3. SOLAS untuk keselamatan jiwa di laut.
  4. MARPOL untuk perlindungan lingkungan laut.
  5. LOAD LINE untuk penentuan garis muat aman.
  6. Persyaratan ADPEL untuk kapal kecil.

Pihak yang Berwenang Menerbitkan Sertifikat Kapal

Terdapat dua pihak utama dalam penerbitan sertifikat kapal yaitu administrasi negara bendera (flag state) dan classification society (biro klasifikasi kapal).

1. Administrasi Negara Bendera (Flag State)

Flag State adalah negara tempat kapal terdaftar. Negara bendera bertanggung jawab memastikan bahwa kapal memenuhi semua persyaratan nasional dan internasional. Flag State dapat menerbitkan sertifikat statutory secara langsung atau mendelegasikan kewenangan tersebut kepada biro klasifikasi.

Beberapa tanggung jawab utama yang terkait dengan flag state antara lain pengaturan legalitas kepemilikan kapal, sertifikasi awak, ketetapan jumlah minimal awak (safe manning), serta delegasi survey kepada organisasi diakui.

Negara tempat kapal terdaftar memberikan sertifikat yang berkaitan dengan:

  • Status hukum kapal
  • Kepemilikan
  • Tonnage
  • Keselamatan jiwa
  • ISM Code
  • ISPS Code
  • Sertifikat awak kapal
  • Perizinan radio
  • Sertifikat kesehatan

2. Convenience Flag State (CFS) dan Non-CFS

Dalam dunia pelayaran, ada negara yang menawarkan registrasi kapal dengan persyaratan lebih mudah dan biaya murah, disebut Convenience Flag State (CFS) dan Non-CFS. Negara bendera terbagi menjadi dua:

Convenience Flag State (CFS)

Negara yang menawarkan kemudahan registrasi, biaya rendah, dan proses cepat. Contohnya seperti Panama, Liberia, Marshall Islands dan Honduras

Keuntungan CFS:

  1. Biaya lebih murah
  2. Syarat lebih fleksibel
  3. Prosedur administrasi cepat
  4. Cocok untuk perusahaan global

Non-Convenience Flag State (NCFS)

Negara dengan regulasi lebih ketat, misalnya Jepang, Korea Selatan, Indonesia, Singapura dan USA. NCFS biasanya memiliki kontrol ketat demi mempertahankan standar keselamatan tinggi.

3. Biro Klasifikasi Kapal (Classification Society)

Classification Society bertanggung jawab menilai dan menyatakan kelayakan teknis kapal. Mereka mengawasi pembangunan kapal sejak desain, mengeluarkan standar konstruksi, melakukan sea trial, dan melakukan survey berkala seperti annual survey dan special survey. 

Contoh biro klasifikasi internasional:

  1. Lloyd’s Register (LR)
  2. Det Norske Veritas Germanischer Lloyd (DNV-GL)
  3. American Bureau of Shipping (ABS)
  4. Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK)
  5. Bureau Veritas (BV)
  6. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)

Classification society menerbitkan sertifikat mandatory, yang menjadi dasar utama keselamatan kapal, yang bertujuan untuk memastikan hal-hal seperti:

  • Memiliki struktur lambung yang kuat,
  • Instalasi mesin memenuhi standar,
  • Sistem navigasi dan keselamatan berfungsi baik,
  • Kondisi kapal selalu sesuai aturan klasifikasi.

Jenis Survey Kapal dan Proses Pemeriksaan

Survey kapal adalah proses pemeriksaan teknis berkala untuk memastikan bahwa kapal tetap memenuhi standar keselamatan. Survey dilakukan karena kondisi kapal akan menurun seiring usia, lingkungan laut, getaran mesin, dan beban operasional.

Jenis survey dibedakan berdasarkan durasi dan tingkat pemeriksaannya. Survey ringan dapat dilakukan di atas kapal, sementara survey besar seperti special survey biasanya mengharuskan kapal masuk drydock.

1. Quarterly Survey (Tiap 3 bulan)

Quarterly Survey adalah pemeriksaan ringan yang dilakukan setiap tiga bulan untuk memastikan kondisi kapal tetap memenuhi standar operasional rutin. Cakupannya biasanya tidak terlalu mendalam, tetapi fokus pada area-area penting seperti kondisi deck machinery, housekeeping, kebersihan ruang mesin, serta pengecekan awal terhadap tanda-tanda kerusakan yang dapat berkembang menjadi masalah serius jika tidak ditangani.

2.  Six Month Survey (Survey Enam Bulanan)

Six month Survey dilakukan setiap enam bulan dan lebih berfokus pada sistem serta peralatan keselamatan kapal. Pemeriksaan ini mencakup pengecekan life-saving appliances (LSA) seperti sekoci, rakit penolong, APAR, fire hoses, hingga sistem komunikasi darurat. Selain itu, surveyor juga memastikan bahwa seluruh peralatan pemadam kebakaran dan alat keselamatan dalam kondisi siap pakai.

3. Annual Survey (Survey Tahunan)

Annual Survey adalah pemeriksaan komprehensif yang dilakukan setiap tahun untuk menilai kondisi menyeluruh bagian kapal, baik struktur, permesinan, sistem navigasi, maupun kelengkapan dokumen. Survey ini biasanya lebih mendalam dibandingkan quarterly dan 6-month survey karena mencakup pengecekan persyaratan dari IMO, flag state, dan klasifikasi.

4. Intermediate Survey (Survey Intermediate 2,5 Tahun)

Intermediate Survey dilakukan antara tahun kedua hingga ketiga masa sertifikasi, biasanya pada usia 2,5 tahun. Survey ini bertujuan sebagai pemeriksaan lanjutan untuk memastikan kondisi kapal tidak menurun secara signifikan sebelum memasuki Special Survey di tahun kelima. Cakupannya meliputi inspeksi pemeriksaan struktur tertentu, sistem permesinan, sistem pencegah polusi (MARPOL), serta beberapa bagian lambung.

5. Special Survey (Survey Khusus 5 Tahunan)

Special Survey dilakukan setiap lima tahun dan merupakan pemeriksaan terbesar, paling lengkap, serta paling memakan waktu dibandingkan survey lainnya. Dalam survey ini, kapal biasanya masuk drydock untuk pemeriksaan lambung bawah air, propeller, anoda, sea chest kapal, dan struktur bawah garis air. Sistem permesinan dan struktur kapal diperiksa secara detail. Special Survey menentukan apakah kapal masih layak beroperasi untuk lima tahun ke depan.

Perbedaan Sertifikat Mandatory dan Statutory

Sertifikat Mandatory

Sertifikat mandatory kapal diterbitkan oleh classification society dan berkaitan langsung dengan aspek teknis kapal. Sertifikat ini wajib dimiliki sebelum kapal dapat memperoleh sertifikat statutory lainnya.

Jenis Sertifikat Mandatory antara lain: 

  1. Hull Classification Certificate
  2. Machinery Classification Certificate
  3. Class Survey Report

Sertifikat Statutory

Sertifikat statutory merupakan dokumen yang diwajibkan oleh regulasi nasional dan internasional. Tanpa sertifikat ini, kapal tidak dapat beroperasi atau berlayar ke pelabuhan internasional.

Berikut daftar lengkap sertifikat statutory kapal yaitu:

  1. Nationality Certificate
  2. International Tonnage Certificate
  3. Surat Laut / Tanda Selar
  4. Safe Manning Certificate
  5. Accounting Authority Code
  6. Cargo Ship Safety Construction Certificate
  7. Cargo Ship Safety Equipment Certificate
  8. Cargo Ship Safety Radio Certificate
  9. International Oil Pollution Prevention (IOPP) Certificate
  10. International Load Line Certificate
  11. Ship Radio Station License
  12. Insurance / Civil Liability for Oil Pollution Damage Certificate
  13. Safety Management System (SMS) Document
  14. International Safety Management (ISM) Certificate
  15. International Ship and Port Facility Security (ISPS) Certificate
  16. Notice of Survey Status
  17. Deratting / Deratting Exemption Certificate
  18. Deletion Certificate
  19. Inflatable Life Raft Certificate
  20. Fire Extinguisher Certificate
  21. Crane and Lifting Gear Certificate
  22. Sertifikat Perwira (STCW)
  23. Buku Sijil Kapal
  24. Buku Pengesahan Nakhoda
  25. Buku Kesehatan Kapal

Dampak apabilah sertifikat tidak valid atau sudah expired adalah:

  • Kapal ditahan oleh Port State Control.
  • Ditolak izinnya oleh Syahbandar.
  • Polis asuransi menjadi tidak berlaku.
  • Terjadi kerugian finansial besar.
  • Kontrak charter dapat dibatalkan.
  • Mendapat sanksi dari Flag State.

Ketidaklengkapan atau kedaluwarsanya sertifikat kapal dapat menimbulkan konsekuensi serius baik dari sisi operasional, finansial, maupun legal. Kapal berpotensi dihentikan oleh otoritas pelabuhan atau mendapatkan detention oleh PSC.

Yakob Taruklangi
Yakob Taruklangi I am Yakob Taruklangi, a professional seafarer as a Deck Officer on tanker ship and offshore vessel. Throughout my career, I have gained valuable knowledge and experience in the maritime industry, which I am passionate about sharing with others. Writing allows me to reflect on my journey at sea and provide insights into shipping, seamanship, and life onboard, with the hope of contributing to the wider maritime community.

Post a Comment for "Fungsi dan Jenis Survey Sertifikat Mandatory dan Statutory Kapal"